(part 5 of 6)

Preface:
At the four previous parts, we talked about how investment faces risk beside return, structured investment as another way instead of portfolio in investment, islamic structured investment, and the first example. Now, read the second example.

4.2. PNM EKUITAS SYARIAH

The Product²⁰. PNM²¹ Ekuitas Syariah is an opened Mutual Fund (Reksa Dana) in the form of Collective Investment Contract that is offered by PT. PNM Investment Management as Fund Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) as the Custodian Bank. PT. PNM Investment Management publishes general offering of PNM Ekuitas Syariah up to 500.000.000 (five hundred millions) investment units. The investor can buy a minimum investment unit by Rp. 500.000,- and maximum not more than 10.000.000 (ten millions) investment units or 2% of total investment units offered.

Regarding the general offering forum, three companies has paid the 7.000.000 initial investment units with total asset is Rp. 7.000.000.000,- The composition of the three companies as below:

PNM Ekuitas Syariah is launched to obtain optimum investment growth of fund by maintaining capital in a short, medium, or long-term through placement of fund to money market, shari’ah bonds, and equity instruments.

The Structure. Investment portfolio will manage actively by diversification and based on islamic law in securities. All assets will invest to:

• Minimum 80% at shari’ah equity.
• Maximum 20% at shari’ah bonds and/or shari’ah security instruments.
• Minimum 2% in cash.

The capital of investors are allocated in several shari’ah equities that listed at Shari’ah Equities List of BAPEPAM & LK as portfolio mutual fund below:

Figure-6. Portfolio of PNM Ekuitas Syariah²²

For each profit received by PNM Ekuitas Syariah, Fund Manager will not directly give in cash to investors, but it will be reinvested to improve its Net Asset Value (NAV) per investment unit.

Investment decision taken by Fund Manager will controlled by Shari’ah Committee that its members are ‘ulama and economist expert that have enough competence in islamic financial law. They are: Prof. KH. Ali Yafie (head), Dr. H. Muhammad Syafi’i Antonio (member), Dr. KH. Didin Hafiduddin (member), Dr. KH. Anwar Ibrahim (member).

The Features. Some features of PNM Ekuitas Syariah are:

Investor will be comfortable in investment because the portfolio is managed by a professional Fund Manager with experience more than 11 years. Investor can monitor the growth of investment easily through national newspaper, website, toll free, and SMS services.

The scheme of subscription to buy the investment unit of this PNM Ekuitas Syariah, how to redemption, and switching is as illustrated as below:

Figure-7. Subscription Scheme (buy investment unit)²³

Figure-8. Redemption Scheme

Figure-9. Switching Investment Unit Scheme

Notes. PNM Ekuitas Syariah is one of Mutual Fund scheme offered to investors. From its portfolio, it shows that the capital is allocated on company equities that have business in real sector, public services, and far from haram business that is prohibited by islamic law. At least Semen Gresik, Aneka Tambang, Timah, Telekomunikasi Indonesia, International Nickel Indonesia, and Tambang Batubara Bukit Asam are companies that hold main commodities and services in Indonesia. Monitoring the last two years growth of this Mutual Fund with positive trend compared with JII (Jakarta Islamic Index) , it shows that it is a safe and comfortable investment. Look the graphics of this Mutual Fund growth at the last two years in the next page.

However, watching the proportion in its real portfolio, it shows that equity composition is 91,57%. It means that the composition of equity in capital allocation is more than commitment declared at PNM Ekuitas Syariah prospectus document.

Figure-10. PNM Ekuitas Syariah Profile (at the last month)²⁴

It is good choice for investment, as long as the performance is very good in generating profit. But, there is one clausul in the prospectus to clarify. It is about cleansing process. Short-term placement at conventional deposit that is impossible to avoid will generate an interest (riba). Fund Manager will clean it through cleansing process by separating interest result from portfolio to use in a good activities (maslahah) for ummah based on guidance of Shari’ah Committee. It shows that this Mutual Fund is still related to interest (riba), even in a small proportion and there is a mechanism to clean it. It is something that investor better to know.

—-
²⁰ PT. PNM Investment Management. Prospektus Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah. July 26, 2007
²¹ PNM is abbreviation of PT. Permodalan Nasional Madani, a state-owned company of Indonesia that is built for empowering Small, Middle, and Cooperation Business (UKMK)
²² Profile of PNM Ekuitas Syariah is taken from PortalReksadana.com. Accessed: October 23, 2009. Available online at: http://portalreksadana.com/rdproduk/profil/035600493431
²³ PT. PNM Investment Management. Page 38-39
²⁴Profile of PNM Ekuitas Syariah. Op.Cit.

[eramuslim.com, 15/12] Apa yang membuat sistem keuangan dunia masih bertahan di tengah hantaman krisis global keuangan? Laporan dari PBB ternyata sangat mengejutkan: uang haram dari penjualan narkoba.

Antonia Mario Costa, kepala Kantor PBB mengenai Obat-obatan dan Kejahatan, mengatakan ia telah melihat bukti bahwa hasil kejahatan terorganisir menjadi "satu-satunya modal investasi" saat ini yang tersedia untuk beberapa bank. Tahun lalu, bank-bank ini di ambang keruntuhan. Dia mengatakan bahwa mayoritas dari keuntungan bisnis ini yang mencapai $ 352 juta diserap ke dalam sistem ekonomi.

Berbicara dari kantornya di Wina, Costa mengatakan bukti bahwa uang ilegal yang diserap ke dalam sistem keuangan. "Dalam banyak kasus, uang dari narkoba adalah satu-satunya modal investasi cair. Pada paruh kedua tahun 2008, likuiditas sistem perbankan adalah masalah utama dan dengan demikian modal cair menjadi faktor penting," katanya.

Beberapa bukti mengindikasikan bahwa uang itu digunakan untuk menyelamatkan beberapa bank dari kehancuran, ketika pinjaman disita.

"Pinjaman bank dibiayai oleh uang yang berasal dari perdagangan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya ... Ada tanda-tanda bahwa beberapa bank diselamatkan dengan cara seperti itu." Costa menolak untuk mengidentifikasi negara-negara atau bank yang mungkin telah menerima uang haram tersebut. Costa mengatakan uang tersebut kini telah menjadi bagian dari sistem resmi dan sudah efektif dicuci (money laundering).

IMF memperkirakan bahwa sebagian besar bank-bank AS dan Eropa kehilangan lebih dari $ 1 trilyun dari asetnya dan dari pinjaman mulai Januari 2007 sampai September 2009 dan lebih dari 200 pemberi pinjaman hipotek telah bangkrut.

Menurut PBB, keuntungan dari perdagangan obat-obatan diperkirakan bernilai £ 352 juta, dalam bentuk tunai. Uang itu telah mengalir ke bank-bank yang berasal dari pejabat di Britania Raya, Swiss, Italia dan Amerika Serikat. (sa/guardian)

Jika memang demikian yang terjadi, bukankah itu berarti perekonomian dunia tinggal menunggu saat kehancurannya?

Wallahu a’lam.

***

Sebagaimana telah saya singgung pada posting terdahulu, bahwa saya telah melaunching blog baru saya, i.finance, yang melulu berbicara tentang islamic finance (keuangan islam). Momen itu bertepatan dengan tenggat lomba iB Blogger Competition di Kompasiana untuk periode ke-2. Saya menulis sebuah posting perdana di blog tersebut yang kemudian saya ikutkan pula lomba itu. Pada pagi hari yang indah inilah, Ibu Claudia memberikan kabar menggembirakan buat saya via email terkait dengan lomba tersebut.

Apa isinya?

Berikut petikan email beliau,

Kepada
Yth. Sdr. Bahtiar Hayat Suhesta

Selamat,
karena tulisan anda yang berjudul: Berkah Memilih KPR BTN Syariah iB terpilih sebagai salah satu nominator tulisan terbaik untuk IB Blogger Competition season II. Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk mengirim alamat lengkap dan nomor telp. yang bisa kami hubungi untuk kebutuhan pengiriman hadiah.

Terimakasih.

Alhamdulillah. Saya tidak menyangka bahkan untuk masuk nominator sekalipun. Karena pesertanya begitu banyak, dan bahkan banyak diantaranya pelaku langsung perbankan syariah di Indonesia.

Dan rasa syukur saya tak terkira, ketika kemudian saya melongok website Kompasiana. Di sana ternyata telah diumumkan para pemenang lomba itu. Saya ternyata tak sekedar masuk nominator tulisan terbaik. Alhamdulillah.

Maka dalam kesempatan ini, saya tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, sobat maya saya, yang secara langsung maupun tidak, telah membantu saya memperoleh semua ini. Tanpa Anda, tulisan saya bukanlah apa-apa.

Semoga penghargaan ini membuat saya tetap istiqamah menyuarakan hikmah melalui media ini. Amin.

Salam,
Bahtiar HS

Kita tahu bahwa Murabahah adalah transaksi jual beli dimana baik penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga beli barang yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli juga sepakat dengan margin bagi hasil yang diambil penjual dalam transaksi jual beli tersebut. Contoh tentang transaksi model Murabahah ini adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB rumah saya di BTN Syariah.

Dimana Murabahah yang jatuh kepada riba itu?

Kuncinya adalah bahwa setiap akad hutang-piutang, maka keuntungan atau tambahan yang dipersyaratkan dan disepakati kedua belah pihak dari pokok pinjaman adalah riba. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits dimana sahabat Fudholah bin Ubaid radhiyallahu ‘anhu berkata,

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba.” (HR. al-Baihaqy)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Dan piutang yang mendatangkan kemanfaatan, telah tetap pelarangannya dari beberapa sahabat yang sebagian disebutkan oleh penanya dan juga dari selain mereka, di antaranya sahabat Abdullah bin Salaam dan Anas bin Maalik.” (Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/334)

Bagaimana mengetahui apakah transaksi yang ditawarkan sebuah bank itu akad hutang-piutang ataukah murabahah? Dua pertanyaan di bawah ini cukup untuk menjawabnya:

1. Siapakah pihak yang mendatangkan barang itu (selaku penjual) kepada kita (selaku pembeli)? Bila bank yang mendatangkan barang itu (misal rumah) kepada kita, artinya bank sebagai penjual, maka transaksi itu masuk perniagaan biasa (murabahah) dimana kita selaku pembeli. Tetapi apabila kita (sebagai pembeli) justru yang mendatangkan barang itu kepada bank, untuk mereka beli lebih dulu, lalu dijual kepada kita lagi, maka hal itu berarti masuk akad hutang-piutang.
2. Kepada siapa kita (selaku pembeli) mengajukan keberatan atau komplain jika ada masalah terhadap barang yang kita beli melalui akad itu, baik karena kerusakan atau cacat? Bila bank tidak mau menerima komplain dan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan atau cacat barang yang kita beli dalam akad itu, berarti bank tidak berlaku sebagai penjual (yang harusnya bertanggungjawab tentang hal itu). Ini berarti akad yang terjadi bukanlah murabahah, melainkan hutang-piutang. Namun bila bank mau bertanggungjawab, maka bank menempatkan dirinya selaku penjual, sehingga akadnya masuk kategori Murabahah biasa.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam perniagaan berdasar syariat Islam, yang dibenarkan mengambil keuntungan adalah orang yang memiliki kewajiban menanggung kerugian — jika hal itu terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني

Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka Penjual berkata, “Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzy, an-Nasai dan dihasankan oleh al-Albani)

Berdasarkan keterangan di atas, maka proses jual beli rumah melalui KPR Syariah iB terlihat bahwa pembeli rumah adalah mereka yang juga mencari rumah, yang lalu diserahkan ke bank untuk dibeli, untuk kemudian dijual lagi kepadanya. Berarti barang bukan berasal dari bank. Dan apabila ada komplain terhadap rumah itu, pembeli rumah mengarahkan komplainnya kepada developer rumah, dan bukan kepada bank selaku penjual dalam akad murabahah dengan pembeli.

Ini berarti, proses KPR di bank syariah pada hakekatnya adalah akad hutang-piutang, meski secara hitam di atas putih akad murabahah. Dengan demikian, pengenaan margin keuntungan oleh bank kepada pembeli pada hakekatnya adalah tambahan atas pokok pinjaman yang jatuh kepada riba — menurut penjelasan di atas. Perubahan sekedar nama menjadi Murabahah itu tidak mengubah status hukumnya sebagai hutang-piutang. Padahal, pengubahan sebutan akad yang demikian itu tergolong sebagai manipulasi syariat, yang dosanya berlipat-lipat. Nabi saw. bersabda,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه ابن كثير ووافقه الألباني

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan sedikit tipu muslihat.” (HR. Ibnu Baththah dan dihasankan oleh Ibnu Katsir serta disetujui oleh al-Albani)

***

Jadi, bagaimana dengan KPR kita di bank syariah? Bukankah demikian yang terjadi di lapangan? Apakah itu berarti, akad wakala dan wa’id yang menjustifikasi proses bank mendapatkan rumah yang kita selaku pembeli upayakan hanyalah akal-akalan agar bisa dibentuk akad murabahah antara bank dengan kita?

Wallahu a’lam. Saya tidak tahu pasti. Namun, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Misalnya,

• Bukankah akad murabahah justru mensyaratkan bahwa antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga jual dan margin keuntungan yang diambil dalam transaksi ini? Dengan kita turut mengupayakan rumah yang akan kita beli lewat KPR, kita jadi tahu pasti harga perolehan bank dari penjual pertama (developer atau pemilik rumah yang kita hubungi)? Dengan tahu rumah itu dari tawaran bank semata-mata lalu kita meneken akad murabahah dengannya, apakah kita dengan serta-merta meyakini bahwa harga perolehan yang bank sampaikan dalam akad adalah benar-benar harga perolehan mereka dari developer atau pemilik rumah itu? Bagaimana cara kita menilai kejujuran bank terhadap harga perolehan mereka? Jika kita tak yakin, bukankah akad itu tidak lagi murni murabahah melainkan jual beli biasa seperti kita membeli barang di pasar?
• Bukankah dengan KPR Syariah banyak aspek yang terlarang syariat seperti ketidakpastian harga (al-gharar, al-maysir), kezaliman satu pihak dengan lainnya, dan sebagainya seperti yang kita jumpai pada KPR konvensional sudah tereliminasi?
• Bukankah ada anjuran agar jangan sampai karena kita tidak bisa meraih semuanya lantas kita meninggalkan seluruhnya (maa laa yudraku kulluh, laa yutraku kulluh)? Apakah itu tidak bisa diterapkan pada kasus murabahah pada KPR ini?
• Apakah ini berarti lebih baik atau sama saja antara KPR Syariah dengan KPR konvensional? Khusus yang terakhir ini, saya cenderung berpendapat: jangan tinggalkan KRP Bank Syariah hanya untuk mengambil KPR bank konvensional — meski sekarang sedang berbunga rendah.

Mungkin ke depan perlu ada terobosan-terobosan untuk mengatasi hal ini. Mengharapkan bank mengusahakan rumah sebagai komoditi mereka sebagaimana diharapkan agaknya saat ini pada prakteknya masih mustahil dilakukan. Karena barang yang harusnya bank upayakan akan terus berkembang, bukan saja rumah, tetapi segala sesuatu yang bisa di-murabahah-kan sesuai kebutuhan masyarakat. Apakah ini berarti bank harus menyediakan tenaga ahli untuk setiap barang yang layak diperjualbelikan dengan nasabahnya? Tentu berat bagi bank.

Wallahu a’lam.

***

Part 1 of 4

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى اْلبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى اْلاِثْمِ وَاْلعُدْوَانِ

“… And help one another in righteousness and piety, but help ye not one another in sin and rancour ….” (Quran, Al-Maidah [5]:2)

1. CONCEPT OF TAKAFUL

The term “takaful” is derived from its Arabic root word “kafala” which literally means “to guarantee”. In term of usage and implication, the term “kafala” certainly denotes the agreement by one party to indemnify another for any liability that has been pre-agreed upon¹. Takaful in islamic finance is the term used to describe insurance that is compliance with the Shariah or islamic law. Takaful operators (insurers) then have to conduct their business in a way that is shariah-compliant by avoiding the three prohibited elements (al-Riba, al-Gharar, and al-Maisir) that will make the operations void. The easiest part is to avoid riba, by investing the takaful fund in non-interest bearing instruments.

Meanwhile, if we refer to Quran on the principle of ta’awun (Al-Maidah [5]:2) which is to help one another in righteousness and piety, we then can invite people, especially those who face the same danger or take the same risk to come together and form a group that will be willing to help one another. In other words, if anyone among them incurs a loss caused by an event that has been agreed upon, all the members of the group will contribute to compensate this unfortunate individual.
Based on this understanding, a fund can be created from the contributions of each member on the basis of donation or tabarru’ which comes from the same root word as al-birr or righteousness as is used in the above verse of the Quran. The takaful insurance company can be an operator who makes arrangements for the group to come together and agree not only to contribute to the fund and at the same time agree to donate at least part of the fund to any member of the group who has become victims of any peril or mishap that has been identified earlier. It will eliminate al-Gharar and al-Maisir.

It means that Takaful is a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance which provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need whereby the participants mutually agree to contribute for that purpose. The basic objective of takaful is to pay for a defined loss from a defined fund which is exactly like mutual insurance as was practiced in the early days of insurance and even today by certain groups².

2. TWO TYPES OF TAKAFUL

At least, there are two types of takaful insurances. First, Takaful Life Insurance. Life insurance is a policy that someone can enter with an insurance company, which promises a certain amount to his/her beneficiary(ies) in the event of his/her death. In this type of takaful insurance policy that has a defined period of maturity, insureds commonly make periodic level premium contributions that will be used primarily for meeting their individual savings target and in part for assisting financially the bereaved family of the decreased insured. The premium amounts vary from insured to insured depending primarily on the sum (face amount) that each insured targets to accumulate at the end of coverage period and on the age, gender, and health condition of that insured³.

Takaful life insurance is also used for other purposes, including generating a fund for children’s education, securing a fund in case of mortgagor’s premature death and protecting business interest againts key employee’s death.

Second, Takaful Non-Life Insurance. In non-life insurance, takaful insurers offer coverages, commonly on an annual renewel basis, for fire insurance and allied lines, automobile insurance, liability insurance, marine insurance, worker’s compensation, fidelity insurance, and even crop insurance.

It means that takaful life insurance works both as: (1) a savings instrument where participants set their own target amount to accumulate over a certain period, and (2) a protection mechanism in which all participants guarantee each other againts certain events that would alter their financial status. In the contrary, takaful non-life insurance works more like a joint guarantee in which all participants contribute their own shares premiums into a pool and mutually agree to indemnify those participants who suffer from an insured peril.

———-
¹ Alhabshi, Syed Othman, Shaikh Hamzah Abdul Razak. TAKAFUL: Concept, History, Development, and Future Challenges of its Industry. INCEIF, Malaysia: November 2008. Page 3.
² Annuar, Hairul Azlan, et.al. The Impact of the Wakalah System on the Performance of Takaful Business in Malaysia. Refereed paper of International Islamic Banking Conference 2003. Page 4.
³ Maysami, Ramin Cooper, W. Jean Kwon. An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism. Journal of Insurance Regulation: 1999. Page 115-116.

[to be continued ...]

“Kami ingin memberikan mereka peluang besar untuk berinvestasi karena Korea Selatan saat ini sedang mencari lebih banyak investasi asing,” kata Lee, sebagaimana dikutip gulf-times.com, Selasa (10/11). Investasi asing tersebut akan ditempatkan di berbagai sektor termasuk teknologi energi ramah lingkungan.

Lee menyebutkan sektor tersebut menjadi kunci bagi pengembangan ekonomi di masa mendatang. Korea selatan, lanjutnya, telah mengembangkan sumber energi alternatif, seperti tenaga surya dan angin karena sumber tenaga tersebut tak menghasilkan polusi asap dan menghemat energi.

“Kami harap para investor melihat sektor ini sangat menarik,” ujar Lee. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan kini tengah bersiap menerbitkan sukuk di awal tahun depan, seperti yang telah dilakukan banyak negara lainnya.

Ia menambahkan investor Teluk dapat memperoleh keuntungan dari kebijakan pemerintah Korea tentang ‘inisiatif privatisasi’, yakni membuka peluang bagi investasi asing untuk menempatkan dananya di sejumlah perusahaan publik, korporasi dan perusahaan kecil.

Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk 24 perusahaan milik negara, 14 perusahaan bertipe BUMN, dan 131 perusahaan kecil dimana masyarakat memegang mayoritas saham.

Di antara negara-negara di kawasan Teluk, Lee berharap Qatar mempertimbangkan untuk investasi di negara ginseng itu. “Ketika kami bertemu Menteri Ekonomi dan Keuangan Qatar, HE Yousef Hussein Kamal, dan Penasihat Ekonomi Emir Qatar, HE Ibrahim B., saya telah mengusulkan sejumlah area investasi yang dapat dimasuki Qatar,” kata Lee.

Selain itu, ungkapnya, pihaknya juga menjelaskan keinginan untuk bekerja sama dengan General Secretariat for Development Planning Qatar terutama dalam hal mengoptimalkan sumber daya manusia bagi pengembangan nasional. [gie/itz]

Sumber berita: http://republika.co.id/berita/88240/Korsel_Bidik_Investasi_Syariah

***

(part 4 of 6)

Preface:
At the three previous parts, we talked about how investment faces risk beside return, structured investment as another way instead of portfolio in investment, and islamic structured investment.

4. DISCUSSING SOME ISLAMIC SIPS

4.1. TAKAFUL AL-WAQI INVESTMENT LINKED PLAN

The Product. Takaful Al-Waqi Investment Linked Plan is an Islamic SIP launched by Maybank on July 2008. It is the shortest term single premium investment-linked islamic commodities funds of RM 200 million. Takaful Al-Waqi combines Shari’ah compliant fixed income and investment instrument structured to generate better returns, higher than that of a 12-months General Investment Account (GIA) or other Fixed Deposit Account rates. Takaful Al-Waqi as a closed-end investment-linked Takaful plan is managed by Etiqa Takaful Berhad (formerly known as Takaful Nasional Berhad).

Figure-4. Takaful Al-Waqi Investment Structure.

The Structure. Over a 2-years investment tenure, Takaful Al-Waqi innovative investment strategy places untill 90% of investor single contribution into Shari’ah compliant fixed income investment to safeguard the investor investment upon maturity. And the remainder of investor investment will then be invested into Shari’ah compliant investment instrument that are referenced to the performance of an Optimized Commodity Index for potential upside returns. The maximum potential gain is about 8.81% per annum after management fee (wakalah fee) and investment tax. The scheme of investment strategy is as above illustrated and its asset allocation strategy for capital protection is described as below.

Figure-5. Takaful Al-Waqi Asset Allocation Strategy¹⁸.

The capital of participants will be allocated to:

• Shariah-compliant Bonds or Money Market Instruments – Negotiable Islamic Deposits (NID) for fixed income; at least 70%. It is for 100% capital protection at maturity.
• Islamic Commodity Index for commodities up to 30% for potential upside.

The Features. Takaful Al-Waqi features are as below:

Takaful Al-Waqi gives benefits to the investors / participants such as:

• Potential returns are based upon diversification of investments in Shari’ah compliant fixed income and investment instruments upon maturity.
• Death benefit for participant before the end of the contract: the fund value or single contribution whichever is higher, plus the sum covered of 25% of the single contribution or up to RM 10,000 whichever is lower (double indemnity upon accidental death).
• Investment profit from the investment fund belongs to the participant. Upon maturity, the value of unit based on Bid Price will be payable. Any surplus arising from the Tabarru’ fund will be shared between participant and Etiqa Takaful Berhad based on 80:20.
• Assist in the participant estate planning through the naming of beneficiries.
• No medical examination required, but death caused by pre-existing medical and health impairment (12 months prior to the plan app date) does not cover.
• Hassle-free application and automatic acceptance.
• Investment Return of the fund is calculated as formula given where potential returns at maturity in best case will be 8.81% pa, in likely case is about 4.93% pa and in the worst case might not be fully refunded, only at the event one of the AA rated bonds defaults.

Notes. Takaful Al-Waqi is a pure shari’ah compliant investment fund. The product structure is quite simple, and there is no party that related to the conventional finance institution with interest based (riba), either Etiqa or securities that manage the fixed income and commodities. Usage of tabarru’ concept to cover the death claim payment from participant who died before end of contract is surely suitable with takaful as an islamic financial scheme. It seems that Takaful Al-Waqi uses Takaful with Wakala Model, where Etiqa as General Risk Investment Account (GRIA) or known as General Funds and tabarru’ as the Ta’awuni Account Pool (TAP)¹⁹ that has front-and-back-end charges as allocations for benefits / reserves, claims, servicing, management expenses and commission.

The only thing that should be noted of Takaful Al-Waqi is the investment commodities in Islamic Commodity Index that is using foreign exchange. There are some critical shari’ah norms to fulfill in the foreign exchange transaction in order to keep the investment inline with islamic laws.

——–
¹⁷Maybank. 2008. Safeguard Your Investment While It Grows. Takaful Al-Waqi brochure published by Maybank.
¹⁸Mohd. Tarmidzi Ahmad Nordin. Case Study: Investment-Linked Takaful; Islamic Structured Products and Current Issues in Islamic Finance. Etiqa Takaful Berhad presentation: Securities Commission Malaysia, July 2009. Page 17.
¹⁹Alhabshi, Syed Othman, Shaikh Hamzah Abdul Razak. TAKAFUL: Concept, History, Development, and Future Challenges of its Industry. Paper for Melbourne from INCEIF: Malaysia, November 2008. Page 28.

[to be continued...]

***

Tidak diragukan lagi, kebutuhan — atau lebih tepatnya keinginan — merupakan tema sentral ilmu ekonomi dalam susunan paradigmanya. Jika manusia tak memiliki keinginan, maka sungguh tidak bakal ada ilmu ekonomi.

Pengertian ilmu ekonomi sendiri, terlepas valid tidaknya, adalah ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas.

Keinginan yang tak terbatas inilah sifat manusia paling purba. Paling primitif. Malaikat bahkan telah mempertanyakannya sejak Allah swt. akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimanapun, keinginan yang tak terbatas itu menjadikan manusia berpotensi untuk membangun dunia, sekaligus berpotensi untuk merusak. Hal terakhir inilah yang menjadi kekhawatiran subyektif malaikat (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. menegaskan tentang sifat paling dasar manusia ini.

عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتِغَى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ خَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ — رواه البخارى ومسلم والترمذى واحمد

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Apabila seorang anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak ada yang memuaskan mulutnya kecuali tanah (kematian), dan semoga Allah swt. memberi ampunan bagi orang-orang yang bertaubat.’” ~HR. al-Bukhari, al-Muslim, at-Tirmidzi, dan Ahmad.

Digambarkan di dalam hadits di atas sifat paling dasar manusia itu, dimana meski sudah memiliki dua lembah harta, ia masih menginginkan lembah harta yang ketiga. Keinginan — tak terbatas — ini hanya akan usai ketika ia telah mati.

Konsekuensi dari sifat dasar manusia ini, maka konsepsi ekonomi konvensional (kapitalis) lalu menganggap manusia itu sebagai binatang ekonomi (homo-economicus), yang dalam melakukan aktivitas ekonominya (produksi, konsumsi, distribusi) menggunakan prinsip rational economic man. Prinsip ini memandang bahwa setiap aktivitas ekonomi manusia adalah rasional, yakni sebagai usaha melayani kebutuhan pribadi dengan cara memaksimalkan kekayaan pribadi dan konsumsi dengan cara apapun². Ini digambarkan Allah swt. dalam firman-Nya:

“Dan orang-orang kafir itu menikmati hidup dan mereka makan sebagaimana makannya binatang, dan neraka adalah tempat kembali mereka.” ~QS. Muhammad: 12.

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, ekonomi Islam mengarahkan keinginan manusia dalam bingkai fungsi dan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Ketika menghasilkan produk, seseorang tidak hanya berdasarkan selera atau keinginan pasar, melainkan juga mempertimbangkan seberapa besar produk itu bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hakiki mereka. Juga dipertimbangkan, apakah produk itu halal atau tidak untuk dikonsumsi, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh produk itu terhadap gaya hidup, pola konsumsi, lingkungan, dan dampak sosial-ekonomi lainnya.

Dalam ajaran Islam pun dikenal prinsip itsar, yakni prinsip mengutamakan orang lain. Prinsip ini mengajarkan sikap kasih sayang, persaudaraan dan peduli dengan orang lain. Dengan demikian, perilaku ekonomi mereka tak hanya digerakkan oleh prinsip rational economic man, tetapi lebih dari itu, peduli pada sesama dan mengutamakan kebutuhan orang lain menjadi pertimbangan utama.

Jadi, meski manusia memiliki keinginan tak terbatas (baca: rakus) sebagai sifat dasar, tetapi seorang muslim akan mampu mengekang dan membuat sifat dasar itu tidak membabi-buta.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

———
¹Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro. PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta: 2009.
²Munir, Misbahul. Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi. UIN-Malang Press: Juni 2007.

***

Keterangan.
Sumber gambar: debeisme.blogspot.com

Adapun secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

——–
Sumber: Syafi’i Antonio, Muhammad. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani: Jakarta, 2001. Hal 37.

Sekretaris Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno, mengatakan dalam melakukan ekspansi perbankan syariah tak hanya memerlukan jumlah SDM yang memadai namun juga SDM berkualitas. Sekalipun telah terdapat banyak pelatihan SDM perbankan syariah, untuk mendapatkan SDM yang benar-benar memahami perbankan syariah cukup sulit.

Bambang mengatakan untuk mebantu permasalahan SDM tersebut, Asbisindo melakukan sejumlah langkah seperti memberi pemahaman mengenai perbankan syariah kepada manager perbankan konvensional. “Bagi manager perbankan konvensional kita mencoba berikan pemahaman tentang dasar-dasar bisnis perbankan syariah dan juga mendorong pelaku perbankan syariah untuk mempercepat proses regenerasi,” kata Bambang, Ahad (1/11).

Imbauan untuk hadirnya kode etik pun disambut baik oleh Asbisindo. Bambang mengungkapkan pihaknya akan mengadakan pertemuan untuk membahas kode etik rekrutmen SDM perbankan syariah. “Kami akan usahakan pertemuan antar pelaku perbankan syariah untuk membahas kode etik itu,” jelas Bambang.

Sebelumnya Deputi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar mengimbau Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Kompartemen Perbankan Syariah Perbanas dapat berperan dalam pembuatan kode etik SDM perbankan syariah demi meminimalisir pembajakan SDM. [gie/ahi] — Sumber: Republika online, 1 Nov 2009.